Info KUS

Kondisi Lingkungan Kritis

Berbagai bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun 2006-2007 mengakibatkan kondisi lingkungan hidup Indonesia memasuki tahap kritis. Sementara pemerintah sendiri belum melakukan terobosan untuk menyelamatkan lingkungan.
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Chalid Muhammad, Senin (14/4), di Jakarta, mengatakan, krisis ekologi yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan akumulasi dari sejumlah kebijakan yang hanya mendukung praktik eksploitasi alam.
Chalid mengungkapkan, kebijakan dari sejumlah sektor di Indonesia masih mengandung muatan eksploitasi. Dia menyebutkan, undang-undang yang berkaitan dengan pertambangan dan kehutanan sebagai contoh dari kuatnya dampak ekonomi dan politik dalam pemanfaatan alam. “Proses penghancuran alam berjalan sistematik dan berlanjut dengan proses pemiskinan sosial,” kata Chalid.
Dia mengingatkan, masyarakat lokal adalah unsur yang paling dirugikan dari sebuah praktik eksploitasi. Pengambilan kekayaan alam secara besar-besaran di suatu wilayah akan menyisakan masalah kemiskinan karena rakyat setempat menggantungkan hidupnya pada alam.
Dukungan paling tepat untuk mengatasi kekronisan lingkungan saat ini, menurut Chalid, harus berasal dari multisektor. Pendekatan kebijakan harus melihat wilayah Indonesia sebagai sebuah kesatuan ekonomi, politik, dan ekologis.
Dalam konteks kelautan, misalnya, Manajer Kampanye dan Pesisir Laut Walhi Riza Damanik menyebutkan, logika berkelanjutan harus dipakai dalam usaha pemanfaatan alam. Pada praktik penangkapan ikan, penggunaan alat-alat tangkap berskala besar seperti pukat harimua (trawl) dapat menjaring ikan dalam jumlah besar.
“Namun, pemakaian alat semacam itu juga berpotensi menangkap ikan-ikan kecil yang sebenarnya belum layak tangkap. Idealnya, alat-alat penangkap besar itu ada di lautan dalam,” ujar Riza.
Kebijakan penangkapan ikan, kata Riza, tidak mempertimbangkan kondisi nyata kelautan saat ini. Fakta sangat minimnya jumlah ikan di lautan Indonesia tidak bisa diabaikan. Alternatifnya, kebijakan yang ada harus mendukung penangkapan ikan dengan sistem pemilahan. “Tidak realistis jika mengeluarkan kebijakan non-selected, karena ikan Indonesia sudah habis,” tuturnya.
Terkait hal itu, Ketua Solidaritas Perempuan Salma Safitri Rahayan mengatakan, krisis lingkungan saat ini juga disebabkan hilangnya peran perempuan, padahal perempuan merupakan tulang punggung pengelola sumber daya alam. Dalam budaya masyarakat Indonesia, sebagian besar perempuan masih mengandalkan pasokan pangan langsung dari alam.
“Sekitar 60 persen perempuan hidup di desa, mereka mengurus makanan untuk keluarganya. Kalau perusahaan besar masuk, otomatis fungsi mereka berkurang,” ujarnya. [NCW/S-26]

Sumber: Suara Pembaruan, http://www.suarapembaruan.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: